Pa Kabar Semu......?

IKUTI DAN SUKSESKAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN KADER BANGSA TINGKAT I
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
KOMISARIAT UNIVERSITAS DJUANDA
CIAWI BOGOR

Sabtu - Minggu, 23 - 24 February 2008
TEMPAT :
Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Indonesia
(YPSPI AI) CIAWI BOGOR
"Bersama KAMMI melangkah pasti Menuju Muslim Negarawan"

Pendaptaran : Hubungi CP kampus masing masing atau Melalui
SMS Ke- 0852 6650 3030
E-Mail : kammi_unida@yahoo.co.id
baim_jmb@yahoo.co.id
Allahu Akbar............................??!!!!

Habib Rizieq: Pembubaran Ahmadiyah Tidak Langgar HAM

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab menegaskan, Ahmadiyah bukan saja hanya sekadar sesat tetapi murtad dan kafir, karena mereka sudah melanggar Usuluddin (pokok-pokok ajaran Islam).

"Terus terang saya tegaskan, kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla tak mengindahkan seruan umat Islam, agar Ahmadiyah dibubarkan, ini semua karena SBY-JK pengecut, takut dituduh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka berdua sudah tidak peduli lagi kepada pemeliharaan kemurnian aqidah Islam. Lebih dari itu SBY punya tujuan khusus untuk memuluskan target tahun 2009, " katanya di Jakarta, Rabu(30/1)

Ia menilai, pelarangan Ahmadiyah dikhawatirkan bisa merusak citra SBY yang dianggap tidak demokratis dan melanggar HAM.

Padahal jika bicara soal pelanggaran HAM, Habib Rizieq mengatakan, seluruh dunia Islam selama ini sudah menolak Ahmadiyah berdiri di negara-negara mereka, tapi sampai kini tidak ada satu pun dikatakan melanggar HAM.

Sebagai contoh Saudi Arabia, secara tegas melarang, tapi PBB tidak pernah mengatakan Saudi Arabia melanggar HAM. Bahkan, lanjutnya, di tempat lahirnya Ahmadiyah itu sendiri pun, yaitu di India dan Pakistan juga dilarang, tapi India dan Pakistan sampai hari ini tidak pernah dituntut melanggar HAM oleh PBB. Begitu juga di Malaysia, Brunei Darussalam, juga melarang Ahmadiyah, tapi tidak pernah dinyatakan melanggar HAM.

"Begitu juga di Malaysia, Brunei Darussalam, juga melarang Ahmadiyah, tapi tidak pernah dinyatakan melanggar HAM. Jadi alasan melanggar HAM, itu adalah alasan terlalu mengada-ada, "tegasnya.

Karena itu, FPI menyerukan umat Islam Indonesia di mana saja berada, jika SBY-JK tidak mengambil tindakan tegas untuk segera melarang Ahmadiyah di Indonesia, maka SBY-JK tidak pantas untuk dipilih lagi oleh rakyat Indonesia sebagai pemimpin di negara yang mayoritas berpenduduk muslim, dan negara muslim terbesar di dunia ini.

"Ini saya katakan, karena sejak dulu, bahkan dari sejak zaman penjajahan dan kemerdekaan, para pahlawan kita bersama rakyat Indonesia butuh pemimpin yang berani, tegas, demi kemaslahatan umat negeri ini, "tambah Habib Rizieq. (ermuslim.com)

Senjakala Kekuasaan: Antara Soeharto dan Soekarno

Berita kematian Bung Karno dengan cara yang amat menyedihkan menyebar ke seantero Pertiwi. Banyak orang percaya bahwa Bung Karno sesungguhnya dibunuh secara perlahan oleh rezim penguasa yang baru ini. Bangsa ini benar-benar berkabung. Putera Sang Fajar telah pergi dengan status tahanan rumah. Padahal dia merupakan salah satu proklamator kemerdekaan bangsa ini dan menghabiskan 25 tahun usia hidupnya mendekam dalam penjara penjajah kolonial Belanda demi kemerdekaan negerinya.

Anwari Doel Arnowo, seorang saksi sejarah yang hadir dari dekat saat prosesi pemakaman Bung Karno di Blitar dalam salah satu milis menulis tentang kesaksiannya. Berikut adalah kesaksian dari Cak Doel Arnowo yang telah kami edit karena cukup panjang:

Pagi-pagi, 21 Juni 1970, saya sudah berada di sebuah lubang yang disiapkan untuk kuburan manusia. Sederhana sekali dan sesederhana semua makam di sekelilingnya. Sudah ada sekitar seratusan manusia hidup berada di situ dan semua hanya berada di situ, tanpa mengetahui apa saja tugas mereka sebenarnya. Yang jelas, semuanya bermuka murung. Ada yang matanya penuh airmata, tetapi bersinar dengan garang. Kelihatan roman muka yang marah. Ya, saya pun marah. Hanya saja saya bisa menahan diri agar tidak terlalu kentara terlihat oleh umum.

Kita semua di kota Malang mendengar tentang almarhum yang diberitakan telah meninggal dunia sejak pagi hari dan sudah menyiapkan diri untuk menunggu keputusan pemakamannya di mana. Sesuai amanat almarhum, seperti sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum, Bung Karno meminta agar dimakamkan di sebuah tempat di pinggir kali di bawah sebuah pohon yang rindang di Jawa Barat (asumsi semua orang adalah di rumah Bung Karno di Batu Tulis di Bogor).

Tetapi lain wasiat dan amanah, lain pula rezim Soeharto yang secara sepihak memutuskan jasad Bung Karno dimakamkan di Blitar dengan dalih bahwa Blitar adalah kota kelahirannya. Ini benar-benar ceroboh. Bung Karno lahir di Surabaya di daerah Paras Besar, bukan di Blitar! Bung Karno terlahir dengan nama Koesno, dan ikut orang tuanya yang jabatan ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru yang mengajar di sebuah Sekolah di Mojokerto dan kemudian dipindah ke Blitar. Di sinilah ayah Bung Karno, meninggal dunia dan dimakamkan juga di sisinya, isterinya (yang orang Bali ) bernama Ida Ayu Nyoman Rai.

Setelah matahari tinggal sepenggalan sebelum terbenam, rombongan jenazah Bung Karno akhirnya sampai di tempat tujuan. Yang hadir didorong-dorong oleh barisan tentara angkatan darat yang berbaris dengan memaksa kumpulan manusia agar upacara dapat dilaksanakan dengan layak.

Tampak Komandan Upacara jenderal Panggabean memulai upacara dan kebetulan saya berdiri berdesak-desakan di samping Bapak Kapolri Hoegeng Iman Santosa, yang sedang sibuk berbicara dengan suara ditahan agar rendah frekuensinya tidak mengganggu suara aba-aba yang sudah diteriak-teriakkan. Saya berbisik kepada beliau, ujung paling belakang rombongan ini berada di mana? Beliau menjawab singkat di kota Wlingi. Hah?! Sebelas kilometer panjangnya iring-iringan rombongan ini sejak dari lapangan terbang Abdulrachman Saleh di Singosari, Utara kota Malang.

Pak Hoegeng yang sederhana itu kelihatan murung dan sigap melakukan tugasnya. Dia berbisik kepada saya: "There goes a very great man!!" Saya terharu mendengarnya. Apalagi ambulans (mobil jenazah) yang mengangkut Bung Karno terlalu amat sederhana bagi seorang besar seperti beliau. Saya lihat amat banyak manusia mengalir seperti aliran sungai dari pecahan rombongan pengiring. Sempat saya tanyakan, ada yang mengaku dari Madiun, dari Banyuwangi bahkan dari Bali.

Saya menuju ke arah berlawanan dengan tujuan ke rumah Bung Karno, di mana kakak kandung beliau, Ibu Wardojo tinggal. Hari sudah gelap dan perut terasa lapar karena kita tidak berhasil mendapatkan makanan atau minuman, sebab kalau pun ada warung atau penjual makanan, pasti sudah kehabisan minuman atau makanan apa pun yang bisa ditelan. Saya ingat bahwa orang Muhammadiyah tidak memberi hidangan, minum sekalipun, kepada kaum pelayat. Bung Karno adalah orang Muhammadiyah. Kota Blitar tidak siap menampung orang sekian banyak. Setelah dilakukan pemakaman jenazah Bung Karno, beberapa waktu di kemudian hari semua makam Pahlawan di Taman Pahlawan Sentul ini dipindahkan ke Mendukgerit, yang telah saya kenal sebelumnya sebagai Bendogerit.

Pemindahan ini dilaksanakan dengan alasan di lokasi pemakaman sudah penuh, tetapi pada kenyataannya kemudian ada proyek pembangunan makam Bung Karno yang memakan area cukup lebar.

Kuburannya Pun Tidak Boleh Dijenguk

Sejarah mencatat, sejak 1971 sampai 1979, makam Bung Karno tidak boleh dikunjungi umum dan dijaga sepasukan tentara. Kalau mau mengunjungi makam harus minta izin terlebih dahulu ke Komando Distrik Militer (KODIM). Apa urusannya KODIM dengan izin mengunjungi makam?

Saya bersama ibu saya dan beberapa saudara datang secara mendadak pergi ke Blitar dengan tujuan utama ziarah ke Makam Bung Karno. Tanpa ragu kita ikuti aturan dan akhirnya sampai ke pimpinannya yang paling tinggi. Saya ikut sampai di meja pemberi izin dan sudah ditentukan oleh kita bersama, bahwa salah satu saudara saya saja yang berbicara. Saya sendiri meragukan emosi saya, bisakah saya bertindak tenang terhadap isolasi kepada sebuah makam oleh Pemerintah atau rezim? Nah, ternyata meskipun tidak terlalu ramah, mereka melayani dengan muka seperti dilipat. Mungkin dengan menunjukkan muka seperti itu merasa bertambah rasa gagahnya terhadap rakyat biasa macam kami. Akhirnya semua beres dan kami mendapat sepucuk surat. Apa yang terjadi?

Sesampainya di makam kami turun dari kendaraan kami dan saya bawa surat izin dari KODIM. Surat itu kami tunjukan ke tentara yang jaga makam. Waktu tentara itu baca surat, saya terdorong untukmenoleh ke belakang. Terkejut saya. Selain rombongan sendiri, Ibu saya dan saudara-saudara, telah mengikuti kami sebanyak lebih dari tiga puluh orang, bergerombol. Mereka, orang-orang yang tidak kami kenal sama sekali, melekat secara rapat dengan rombongan kami. Saya lupa persis bagaimana, akan tetapi saya ingat kami memasuki pagar luar dan kami bisa mendekat sampai ke dinding kaca tembus pandang dan hanya memandang makamnya dari jarak, yang mungkin hanya sekitar tiga meter.

Para pengikut dadakan yang berada di belakang rombongan kami dengan muka berseri-seri, merasa beruntung dapat ikut masuk ke dalam lingkungan pagar luar itu. Ada yang bersila, memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya, posisi menyembah. Saya tidak memperhatikannya, tetapi jelas dia bukan berdoa cara Islam. Mereka khusyuk sekali dan waktu kami kembali menuju ke kendaraan kami, beberapa di antara mereka menjabat tangan dan malah ada yang menciumnya, membuat saya merasa risih.

Salah seorang dari mereka ini mengatakan bahwa dia sudah dua hari bermalam di sekitar situ di udara terbuka menunggu sebuah kesempatan seperti yang telah terjadi tadi. Tanpa kata-kata, saya merasakan getar hati rakyat, rakyat Marhaen kata Bung Karno! Mereka menganggap Bung Karno bukan sekedar Proklamator, tetapi seorang Pemimpin mereka dan seorang Bapak mereka. Apapun yang disebarluaskan dan berlawanan arti dengan kepercayaan mereka itu semuanya dianggap persetan. Dalam hubungan Bung Karno dengan Rakyat, tidak ada unsur uang berbicara.

Dibunuh Perlahan

Keyakinan orang banyak bahwa Bung Karno dibunuh secara perlahan mungkin bisa dilihat dari cara pengobatan proklamator RI ini yang segalanya diatur secara ketat dan represif oleh Presiden Soeharto. Bung Karno ketika sakit ditahan di Wisma Yasso (Yasso adalah nama saudara laki-laki Dewi Soekarno) di Jl. Gatot Subroto. Penahanan ini membuatnya amat menderita lahir dan bathin. Anak-anaknya pun tidak dapat bebas mengunjunginya.

Banyak resep tim dokternya, yang dipimpin dr. Mahar Mardjono, yang tidak dapat ditukar dengan obat. Ada tumpukan resep di sebuah sudut di tempat penahanan Bung Karno. Resep-resep untuk mengambil obat di situ tidak pernah ditukarkan dengan obat. Bung Karno memang dibiarkan sakit dan mungkin dengan begitu diharapkan oleh penguasa baru tersebut agar bisa mempercepat kematiannya.

Permintaan dari tim dokter Bung Karno untuk mendatangkan alat-alat kesehatan dari Cina pun dilarang oleh Presiden Soeharto. “Bahkan untuk sekadar menebus obat dan mengobati gigi yang sakit, harus seizin dia, ” demikian Rachmawati Soekarnoputeri pernah bercerita.

Rencana Pembangunan Masjid Terbesar di Inggris Terancam Gagal

Kekhawatiran akan merusak hubungan masyarakat setempat dan mengganggu persiapan pelaksanaan Olimpiade, menjadi alasan pemerintah Inggris untuk menggagalkan pembangunan masjid di Newham, sebelah timur London.

Surat kabar terbitan Inggris The Sunday Telegraph edisi Minggu (18/2) mengutip pernyataan sejumlah sumber di kalangan pejabat pemerintahan Inggris yang mengatakan, alasan utama pemerintah menolak pembangunan masjid itu, karena lokasinya terlalu dekat dengan lokasi utama pelaksanaan olimpiade.

"Kami akan menghentikannya, agar persiapan olimpiade bisa berjalan lancar, " kata sumber-sumber tadi.

Seorang pejabat keamanan senior Inggris pada The Sunday Telegraph mengungkapkan kekhawatirannya tentang rencana pembangunan masjid tersebut dan berharap para menteri terkait menggunakan kekuasaannya untuk menolak permohonan izinnya.

Lokasi masjid itu berjarak sekitar 500 yard dari lokasi olimpiade yang akan digelar pada 2012. Bangunan masjid itu nantinya, bisa menampung 70 ribu jamaah, dilengkapi dengan gedung sekolah, taman dan fasilitas tempat pertemuan bagi para atlet dan para supporter dari negara-negara Islam pada saat pelaksanaan olimpiade. Selain itu, masjid tersebut juga akan dijadikan sebagai pusat informasi tentang Islam.

Permohonan pembangunan masjid itu sudah diserahkan ke Departemen Kemasyarakatan dan pemerintahan kota setempat dan sudah disetujui berrasarkan kesepakatan tahun 2001 antara Dewan Newham dan organisasi Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh menjadi sponsor utama pembangunan masjid itu, dengan menyediakan dana sebesar 300 juta poundsterling.

Masjid itu rencananya akan dibangun dengan disain futuristik yang dibuat oleh para arsitek berprestasi yang kerap memenangkan penghargaan.

Menurut The Sunday Telegraph, pembangunan masjid itu sudah mendapat dukungan dari London Thames Gateaway Unitary Development Corporation dan London Development Agency yang memberikan laporannya pada walikota London, Ken Livingstone.

Para pemuka Islam di Inggris juga sudah menyatakan dukungannya atas pembangunan masjid tersebut, dan membantah bahwa Jamaah Tabligh adalah organisasi Islam yang terkait dengan kegiatan terorisme seperti yang kerap dituduhkan pemerintah Inggris.

Jika pembangunan masjid itu terwujud, maka masjid di Newham-yang sekitar 25 persen warganya Muslim- itu akan menjadi masjid terbesar di Inggris

Uskup Oxford Tak Keberatan Masjid Suarakan Adzan, Warga Menolak

Meski warga lokal menolak, seorang Uskup di Oxford, John Pritchard menyatakan tidak keberatan dengan permohonan warga Muslim di kota itu, agar diizinkan mengumandangkan adzan pada waktu salat Zhuhur, Asar dan Maghrib.

Warga Muslim, khususnya Masjid Raya Oxford sudah setuju untuk tidak mengumandangkan adzan pada waktu salat Subuh dan Isya, untuk menjaga keamanan warga terutama yang non-Muslim yang biasanya tidur pada waktu-waktu itu.

Warga lokal yang menentang keinginan Masjid Oxford beralasan, mereka tidak mau wilayah East Oxford menjadi seperti "perkampungan Muslim' karena adanya kumandang suara adzan. Namun Uskup Pritchard meminta warga yang menolak untuk "relaks" dan menikmati saja perbedaan yang ada di masyarakat.

"Saya yakin, kita punya hubungan baik dengan komunitas Muslim di Oxford. Saya pribadi tidak keberatan masjid di East Oxford memanggil umatnya untuk salat, " kata Pritchard.

Ia melanjutkan, "Keimanan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan 80 persen populasi dunia dan keinginan mereka sangat wajar dan beralasan. "

Meski menyatakan tidak keberatan Masjid Oxford mengumandangkan adzan, Uskup Pritchard mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak masjid. Misalnya, apakah perlu dilakukan masa percobaan dulu sebelum kumandang adzan benar-benar bisa diterima dan seberapa besar volume suara adzan yang akan dikumandangkan.

Pada kesempatan itu, Uskup Pritcahrd menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan Uskup Gereja Anglikan, Dr. Michael Nazir-Ali beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa warga Muslim telah menyebabkan beberapa tempat di Inggris menjadi "area terlarang" bagi pemeluk agama lain.

"Tidak ada area semacam itu di negara ini. Kami, dan semua wilayah di negara ini menyadari bahwa ada kemajuan dalam hubungan antar umat beragama. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dinyatakan oleh Keuskupan Rochester itu, " tukas Pritchard.
(www.eramuslim.com)

NASIONAL : Korban HAM Tak Ingin Maafkan Soeharto

JAKARTA – Sejumlah keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada era kekuasaan Soeharto kemarin (11/1) menyempatkan diri ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Mereka berdoa supaya mantan presiden itu kembali sehat serta meminta agar kesalahannya sebagai pelaku kekerasan HAM tetap diusut. ”Pemerintah dan politisi harus memandang keberadaan kami sebagai korban pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto,” tegas Bejo Untung, salah seorang korban pelanggaran HAM peristiwa 1965, di lobi RSPP kemarin. Bejo bersama sekitar 30 anggota keluarga korban pelanggaran HAM dari peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, penculikan 1997/1998, dan Trisakti 1998. Tampak pula bersama mereka Suciwati, istri aktivis HAM almarhum Munir, dan Koordinator Kontras Usman Hamid.

”Atas nama kemanusiaan, kami ke sini adalah ingin mendoakan Soeharto supaya segera sembuh,” sambung Suciwati yang mengajak anaknya, Alif, ikut serta kemarin. Menurut Suciwati, segala dalih untuk memaafkan Soeharto karena sakit yang dideritanya saat ini bukanlah bentuk kemanusiaan. Jika dihadapkan pada nasib yang diderita para korban Soeharto di masa lalu, upaya tersebut sama saja dengan menghapus segala upaya yang dilakukan anggota keluarga korban pelanggaran HAM. ”Kemanusiaan yang hakiki adalah kebenaran dan keadilan. Karena itu, kebenaran dan keadilanlah yang tetap harus ditegakkan di dunia ini, bukan menutupinya,” tegasnya.

Bejo yang memimpin kunjungan itu menceritakan, dirinya menderita akibat perampasan HAM sejak semasa muda. Saat itu, kata pria yang kini berusia 60 tahun tersebut, tanpa alasan yang jelas, dirinya yang bergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dijebloskan ke penjara selama sembilan tahun. ”Saya dipenjara selama sembilan tahun tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa pengadilan yang memutuskan apa pun,” ungkapnya.

Karena itu, Bejo yang juga menjabat ketua Yayasan Penelusuran Pembunuhan 65 tersebut menilai permintaan maaf yang dialamatkan kepada Soeharto sangat tidak beralasan dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami dan ribuan warga lainnya. Kondisi sakit yang dialami penguasa Orde Baru itu tidak boleh menjadi dalih pemerintah untuk menghentikan proses hukum yang belum menemui kejelasan. ”Memaafkan itu urusan nanti, setelah pemerintah melaksanakan proses hukum,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan, kondisi yang dialami Soeharto seharusnya menjadi penggerak bagi Komnas HAM, DPR, presiden, dan jaksa agung untuk segera melakukan proses hukum atas semua peristiwa pelanggaran HAM di bawah tanggung jawab Soeharto. ”Pemerintah harus menegakkan komitmennya bahwa segala proses hukum harus dilakukan kepada siapa pun dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” ujar Usman.

Menurut dia, pemerintah harus tetap dalam koridor objektif dalam melanjutkan kasus hukum yang dialamatkan kepada Soeharto. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menghiraukan pendapat-pendapat sekelompok pihak atau individu yang ingin memaafkan Soeharto karena sakit. ”Harus dilihat apakah pertimbangan jasa yang dilakukan Soeharto sebanding dengan pelanggaran HAM yang dilakukan,” katanya. Usman juga menyebut, jika Soeharto meninggal, proses hukum bisa dilakukan secara in absensia.

Prioritaskan Kasus Soeharto

Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto yang tidak menentu direspons Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan mantan penguasa orde baru itu diprioritaskan penyelesaiannya Komnas HAM. ”Kasusnya kami prioritaskan. Sejauh ini sudah dilakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus-kasus yang melibatkan Pak Harto,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, kemarin (11/1). Dari hasil pendalaman materi, Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM. ”Ada dugaan kuat seperti itu,” sambungnya.

Ridha menjelaskan, pihaknya melakukan kajian terhadap empat kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan Soeharto. Di antaranya Petrus (penembak misterius), kasus pelanggaran HAM 65, daerah operasi militer (DOM) Aceh, dan DOM Papua. ’’Dari empat kasus tersebut ada dugaan kuat terjadi pelanggaran ham berat,’’ lanjut Ridha.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran HAM berat, Komnas HAM akan melanjutkan pengusutan kasus tersebut, meski Soeharto telah meninggal dunia. Karena kejahatan orde baru diduga tidak bersifat tunggal. ’’Tentu tidak tunggal kalo pelangaran HAM berat, ada peluang membongkar siapa pun yang terlibat,’’ tambahnya. Bahkan saat ini Komnas HAM mengaku telah mengantongi indikasi-indikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Karena itu proses penumpulan materi kasus pelanggaran HAM orde baru akan segera diselesaikan. ’’Finalisasi keputusan akan dilakukan dalam rapat paripurna Komnas HAM minggu depan,’’ janji Ridha. Di sisi lain kelompok yang mendukung pengampunan terhadap Soeharto terus bertambah. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) meminta semua elemen bangsa arif dalam menyikapi kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Menurut dia, memaafkan kesalahan Soeharto lebih banyak manfaatnya dibanding terus mengejar dan mengotak-atiknya. “Sebagai bangsa, kita harus komprehensif menilah Pak Harto. Bagaimanapun juga dia pernah punya jasa bagi bangsa ini. Tidak ada salahnya kita memaafkan kesalahan dia. Itu lebih banyak manfaatnya dibanding terus mengungkit kesalahan Pak Harto," kata SDA.

Terkait dengan sejumlah kasus hukum yang melibatkan mantan Presiden RI ke-2 itu, SDA menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Semua harus dibuktikan lewat peradilan dan tidak boleh ada penghakiman sendiri.

"Kalau dia dianggap melakukan kesalahan di masa lalu, silakan diperiksa di pengadilan. Cuma masalahnya, dia kan sakit. Untuk diperiksa, dia harus sembuh dulu," tambahnya. Sebagai orang yang sudah cukup usia dan sakit-sakitan, lanjut SDA, mestinya ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan dalam mengusut kasus hukum Soeharto.
(JAMBI INDEPENDENT)

Care International Dituduh Salurkan Dana untuk Mujahidin di Chechnya dan Afghanistan

Setelah dua pekan berdebat, tiga orang berkebangsaan Arab yang bekerja di lembaga sosial Care International di AS, akhirnya dituduh sebagai penyalur dana untuk membantu organisasi teroris Islam di berbagai tempat, antara lain Chechnya dan Afghanistan.

Michael Sullivan, Jaksa Penuntut Umum AS menyatakan, "Ketiga orang tertuduh telah menghimpun dana sekitar 1, 7 juta dolar melalui Care International sebagai lembaga charity Islam, dan kini dana itu telah dibekukan. Akan tetapi mereka menggunakan sebagian dana sosial yang tidak dibayarkan pajaknya itu untuk mendukung aktifitas jihad dan mujahidin. " Seperti dilansir

Reuters, menutip pernyataan Sullivan yang mengatakan bahwa pemerintah AS di Washington beberapa hari lalu telah menyatakan bahwa Emadeddin Muntasser, pendiri Care International; Muhammed Mubayyid, salah satu staff dan Samir Al-Monla, Presiden Care International dari 1996 hingga 1998, telah melakukan konspirasi dan makar terhadap pemerintah serta merancang strategi untuk menyembunyikan informasi dari pemerintah. Orang-orang tersebut juga dituduh menyampaikan laporan palsu untuk menghindari pajak pemerintah AS.

Namun demikian, tuduhan itu dibantah oleh ketiganya. Mereka mengatakan, Care International didirikan dengan target membantu anak yatim dan para janda di lokasi perang. Sedangkan pihak jaksa menyebutkan yayasan Care telah menggunakan sebagian dana untuk yatim dan para janda itu, untuk membiayai organisasi bersenjata di Chechnya, Afghanistan, Bosnia, Pakistan dalam beberapa tahun. Care juga dituding telah memberi donasi kepada percetakan buku berbahasa Inggris berjudul "Join The Caravan" yang isinya pro aksi-aksi jihad.

Menurut Sullivan, kasus ini akan menjadi peringatan bagi organisasi dan individu apapun yang mengumpulkan dana untuk mendukung organisasi radikal, mendukung para mujahidin, aksi jihad, dengan melanggar undang-undang perpajakan di AS.
(eramuslim.com)

RI-Malaysia Pilih Jalan Tengah

		RI-MALAYSIA : Presiden SBY dan Ahmad Badawi, di Kompleks Kantor PM di Putrajaya.

Bentuk Tim Bersama untuk Atasi Ketegangan

KUALALUMPUR - Pemerintah Indonesia dan Malaysia memilih jalan tengah untuk mengatasi ketegangan yang belakangan makin sering terjadi di antara kedua negara serumpun dan bertetangga itu. Kemarin (11/1), kedua negara sepakat membentuk sebuah tim yang disebut Eminent Person Group (EPG) sebagai ikhtiar untuk meredam konflik yang muncul dan bisa mengganggu hubungan bilateral. ’’Tim itu terdiri atas tujuh orang dari Indonesia dan tujuh orang dari Malaysia,’’ kata Presiden SBY dalam joint press conference bersama PM Malaysia Abdullah Badawi di Kantor PM Malaysia, Putra Jaya, sebelum salat Jumat kemarin.

Apa saja tugas tim itu? Mereka akan menginventarisasi semua persoalan yang muncul terkait dengan hubungan Indonesia- Malaysia. ’’Mereka akan membahasnya, lalu memberikan pandangan kepada pemerintah masing-masing untuk dicarikan jalan keluar,’’ jelas SBY dalam jumpa pers yang dihadiri wartawan Indonesia dan Malaysia tersebut.

SBY datang ke Kantor PM Malaysia itu didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka, antara lain, Menlu Hassan Wirajuda, Menko Ekonomi Boediono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menbudpar Jero Wacik, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menhut M.S. Kaban, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, dan Panglima TNI Djoko Santoso. Juga terlihat mantan Menlu Ali Alatas, Kepala BKPM M. Lutfi, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Pati Djalal, serta Ketua Kadin M. Hidayat.

Agenda SBY dan rombongan di Kantor Perdana Menteri Malaysia kemarin adalah penandatanganan MoU peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Malaysia. Selama ini, kerja sama ekonomi Indonesia dan Malaysia sudah berjalan baik. Periode Januari–November 2007, total perdagangan mencapai USD 10 miliar. ’’Semoga ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi,’’ ujar SBY sambil menengok Badawi yang berdiri di sebelah kirinya. Perdana menteri yang biasa dipanggil Pak Lah itu mengangguk sambil tersenyum.
PM Badawi memberikan pernyataan lebih dulu dalam jumpa pers tersebut. Dia menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia sudah berjalan baik. Namun, dia tidak mengingkari munculnya gejolak dan konflik-konflik yang bisa mengganggu hubungan kedua negara akhir-akhir ini.

Karena itu, dia juga sepakat untuk segera menyelesaikan. ’’Kalau tidak diselesaikan, bisa menjadi masalah besar,’’ katanya. Badawi menceritakan, hubungan bangsa Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin sejak kedua negara tersebut sama-sama belum merdeka. Saat itu, banyak warga Indonesia datang, lalu menetap di Malaysia. Mereka membawa adat istiadat dan budaya yang secara turun-temurun kemudian berkembang di Malaysia. ’’Karena itu, banyak warga Malaysia suka dengan lagu dan tarian Indonesia,’’ papar Badawi.

Presiden SBY menambahi penjelasan Badawi tersebut. Menurut SBY, yang penting, peran sejarah itu jangan sampai memunculkan masalah. ’’Sebab, realitasnya memang ada pertautan sejarah antara Indonesia dan Malaysia,’’ kata SBY sambil mencontohkan bahwa kerajaan-kerajaan besar di Indonesia dulu juga punya hubungan baik dengan Kerajaan Malaka.

Pada bagian lain, untuk meredakan tensi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, juga disepakati pentingnya intermedia dialog antara pers Indonesia dan pers Malaysia. Dengan demikian, di antara keduanya bisa saling memahami peran masing-masing untuk kebaikan hubungan kedua negara.

Menbudpar Jero Wacik yang ditemui usai acara menyambut baik pernyataan PM Badawi dan hasil pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim. Menurut dia, Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo dan kesenian lain Indonesia sebagai miliknya. ’’Itu hanya muncul di internet yang kemudian di-blow up oleh pers Indonesia,’’ jelasnya.

Yang benar, lanjutnya, kesenian dan budaya Indonesia itu sudah lama dikenal di Malaysia sehingga warga Malaysia juga menyukainya. ’’Kan tidak salah kalau mereka juga menari atau menyanyikan lagu-lagu Indonesia karena suka. Sama dengan ketika kita suka lagu Bee Gees. Yang penting, mereka tidak mengklaim,’’ terangnya.

Ditanya siapa saja yang akan masuk ke dalam tim Eminent Person Group, Menbudpar mengatakan sampai sekarang belum ditentukan namanya. ’’Yang penting harus wise man (orang bijak) dan tidak harus level menteri,’’ tuturnya. Apakah politisi bisa masuk? ’’Kalau bisa, jangan politisi,’’ ujarnya singkat.

Tadi malam, Presiden SBY didampingi Ibu Negara serta para menteri menghadiri Konser Setia Kawan untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia di Auditorium Perdana, Angkasapuri, Kuala Lumpur.(jambi Independent.com)

Inggris Training Kaum Muslimah untuk Tangkal Pemikiran Radikal

Kementerian urusan Minoritas dan Pemerintah Lokal Inggris mengungkapkan sebuah strategi baru yang dilakukan untuk sebagai bumper pemikiran radikal Islam dan menghalangi pengaruh pemikiran itu di kalangan Muslim minoritas di Inggris.

Caranya, adalah dengan training khusus untuk kaum Muslimah Inggris agar mampu menangkal pemikiran tersebut.

Tapi Dewan Islam Inggris menduga, pemerintah mempunyai misi terselubung di balik training itu, yakni merekrut Muslimah yang bisa dijadikan mata-mata di tengah masyarakat Muslim. Strategi yang sama, tahun lalu juga sudah pernah diterapkan pemerintah Inggris saat mengumpulkan para tokoh Islam.

Harian Sunday Times terbitan Inggris membeberkan agenda global pemerintah Inggris melalui Kementerian Bidang Masyarakat Lokal, berupa training khusus bagi para Muslimah, berdalih pelatihan kepemimpinan dan kepercayaan diri, untuk menangkis pemikiran radikal dan melawan seruan kalangan Islam ekstrim.

Sebagian pelatihan ini akan diberikan kepada para isteri yang suaminya diduga cenderung pada pemikiran radikal jihad. Para isteri itu diminta berdialog dan menghadapi pemikiran suami mereka. Kaum ibu juga akan mendapatkan pelatihan agar mampu berdialog dengan anak-anak mereka yang mungkin mulai mendengar seruan kaum radikal Islam.

Menurut pemerintah, ini adalah solusi paling bagus untuk menghalangi tersebarnya pemikiran keras di masyarakat Islam. Rencananya, akan ada 100 trainer berpengalaman, yang akan disebar ke berbagai pelatihan di seantero Inggris untuk misi itu. Pemerintah Inggris juga disebutkan tidak sungkan menggelontorkan dana sebesar 140 juta dollar untuk kepentingan menangkal pemikiran radikal Islam.

Namun demikian, langkah seperti ini dipandang dari sisi lain oleh Dewan Islam Inggris. Sekjen Dewan Islam Inggris Inayat Benlaula, mengungkapkan, "Mulanya, pemerintah ingin agar para tokoh Islam bekerja sebagai mata-mata untuk memantau aktifitas kaum para pemuda Islam di Inggris."

"Sekarang tampaknya mereka mulai mengubah dan ingin agar kaum Muslimah juga dilibatkan untuk melakukan spionase, " sambungnya.

Di bulan April 2007, ada sekitar 500 perwakilan Islam dari berbagai ormas Islam di Inggris yang dilibatkan dalam pelatihan untuk menangkal pemikiran radikal Islam.

Tapi dugaan ini ditampik oleh jaringan Muslimah Inggris yang menyebutkan, "Strategi pemerintah tidak terkait untuk menjadikan kaum Muslimah sebagai penyelidik. Tapi terfokus untuk memberi kesempatan mereka lebih besar terlibat dalam kehidupan minoritas Islam. "
(sumber : eramuslim.com)

Sebuah lembaga Zionis bernama Dewan Hakhom Tepi Barat dan Jalur Ghaza mengeluarkan fatwa ‘gila’ tentang pembunuhan. Dalam laporan yang dilansir harian terkenal Israel Yodiot Aharonoot, beberapa hari lalu, dewan tersebut mengeluarkan fatwa yang memberi lampu hijau untuk ‘membunuh anak-anak dan kaum perempuan’ di Libanon dan Jalur Ghaza.

Fatwa tersebut dikeluarkan seiiring dengan gencarnya perlawanan dan aksi pembalasan yang dilakukan Libanon dan pejuang Palestina. Secara tegas fatwa itu berbunyi, “Barangsiapa yang memberi belas kasihan kepada anak-anak di Ghaza dan Libanon, berarti ia secara langsung berlaku kasar terhadap anak-anak Israel.” Para Hakhom (istilah untuk tingkat agama tertinggi di dalam Zionis), mengajak seluruh rakyat Zionis untuk mengarah ke tembok ratapan, melakukan doa bersama agar mengeluarkan Israel dari krisis yang tengah dilewatinya.

Fatwa Yahudi yang menyerukan pembunuhan anak-anak dan kaum perempuan di Palestina ini bukan yang pertama kali. Sebelum ini, tepatnya September 2004, sebanyak 14 orang tokoh tinggi keagamaan Yahudi mengirimkan sebuah pesan kepada Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Ariel Sharon, Menteri Perang Israel Shaol Mofaz, juga Kepala Angkatan Bersenjata Israel Mosye Yaloon, agar tidak tidak ragu-ragu membunuh warga sipil Palestina termasuk anak-anak dan kaum perempuan.
(SUMBER : eramuslim.com)

Polling: Sharon Koma Karena "Kutukan Tuhan"

Apa kabarnya mantan perdana menteri Israel Ariel Sharon? Sejak diberitakan koma pada 4 Januari 2005 lalu akibat serangan stroke yang hebat, berita-berita tentang perkembangan kesehatan Sharon hampir tidak terdengar lagi.

Sampai detik inipun tidak jelas bagaimana kondisi kesehatan Sharon, apakah makin membaik atau masih dalam kondisi koma. Jika masih koma, itu artinya sudah dua tahun Sharon berada dalam kondisi antara hidup dan mati.

Uniknya, sebuah polling yang digelar sebuah institusi independen Motagem terhadap 504 orang Yahudi menunjukkan bahwa banyak responden dari kalangan Yahudi sama sekali tidak bersimpati pada Sharon.

Surat kabar terbitan Libanon Al-Akhbar yang memuat hasil polling tersebut melaporkan, mayoritas responden mengatakan, kondisi Sharon sekarang adalah "hukuman dari Tuhan" atas keputusannya menutup pemukiman-pemukiman dan menarik pemukim-pemukim Yahudi dari Ghaza.

Polling yang digelar atas pesanan kelompok ekstrim Yahudi, Israel Relief itu mengajukan pertanyaan utama "Apakah Anda percaya bahwa memburuknya kondisi Sharon disebabkan karena ditariknya 8. 000 pemukim Yahudi keluar dari Ghaza pada tahun 2005? Ternyata, 58 persen responden dari kalangan Yahudi yang taat menjawab "Ya." Namun, ketika pertanyaan yang sama diajukan pada responden dari kelompok Yahudi yang tidak taat, 73 persen menjawab "Tidak" percaya.

Terkait kondisi Sharon, seorang rabbi Yahudi yang juga anggota gerakan Israel Relief mengatakan, nasib Sharon tidak jelas. "Dia tidak akan bersama kami, baik di bumi maupun di akhirat. Dia (Sharon) jelas-jelas tidak diinginkan di dua tempat itu, " kata sang rabbi.

(sumber eramuslim.com)